Lonjakan Ransomware Membuat Korban Mempertimbangkan Opsi Pembayaran

Hampir setengah dari perusahaan yang terkena serangan ransomware akhirnya membayar tebusan untuk mendapatkan kembali akses ke data atau sistem mereka, menurut penelitian tahun 2025 dari perusahaan keamanan siber Sophos. Studi ini juga menemukan bahwa jumlah median yang diminta oleh peretas semakin meningkat, menempatkan korban dalam posisi yang semakin sulit.

Bisnis dari semua ukuran terpengaruh, tetapi usaha kecil dan menengah sangat rentan. Keputusan untuk membayar atau tidak memiliki konsekuensi finansial dan operasional yang signifikan, karena pembayaran tidak menjamin pemulihan data dan dapat mendorong serangan lebih lanjut.

Menanggapi ancaman yang semakin besar, beberapa pemerintah mulai melarang pembayaran tebusan. Inggris, misalnya, sedang memajukan undang-undang yang akan melarang badan sektor publik dan organisasi infrastruktur nasional yang kritis—termasuk National Health Service, dewan lokal, dan sekolah—dari melakukan pembayaran kepada peretas.

Peretas ransomware menjadi lebih canggih dari waktu ke waktu, secara hati-hati menargetkan korban mereka dan menuntut jumlah yang lebih tinggi. Laporan Sophos menyoroti taktik yang berkembang dari penjahat siber, yang sekarang melakukan pengintaian ekstensif sebelum meluncurkan serangan.

Larangan yang diusulkan Inggris mencerminkan perdebatan yang lebih luas tentang apakah pembayaran tebusan memicu ekosistem ransomware. Jika diberlakukan, hal itu dapat memaksa organisasi yang terkena dampak untuk mengandalkan cadangan dan rencana respons insiden daripada menyerah pada tuntutan. Langkah ini juga dapat mempengaruhi negara lain yang mempertimbangkan tindakan serupa untuk mengekang lonjakan ransomware.